Indonesia: Perkebunan kelapa sawit yang berbahaya

(Jakarta, 3 Juni 2021) – Kerusakan masyarakat dan lingkungan akibat perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, Indonesia, Pemerintah membuktikan ketidakmampuannya untuk menerapkan kebijakan dan hukumnya sendiri, kata Human Rights Watch dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari ini. Pemerintah belum memperkuat perlindungan orang dan tanah, dan beberapa undang-undang baru bahkan akan mengarah pada jenis penyalahgunaan ini.

Laporan setebal 71 halaman, berjudul “Why Our Land”: Ekspansi Kelapa Sawit di Indonesia Membahayakan Beatlands dan Mata Pencaharian (“’Mengapa tanah kami? : Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mempengaruhi lahan bit dan mata pencaharian ”) P.T. Menyelidiki kegiatan Sindong Raya.

Terlepas dari peran kuncinya dalam mitigasi perubahan iklim, Human Rights Watch menemukan bahwa perusahaan tersebut telah mendirikan dan memperluas perkebunannya di Beatlands. Ini pertama kali dilakukan tanpa konsultasi nyata dengan penduduk setempat, tanpa memberikan kompensasi yang memadai atas hilangnya lahan pertanian atau mata pencaharian mereka. Polisi melecehkan, mengancam, dan menuntut penduduk desa yang menginginkan atau menolak tindakan tersebut.

« Pihak berwenang Indonesia mengizinkan perusahaan kelapa sawit untuk menghancurkan lahan bit dan menyebabkan kerusakan lingkungan lainnya terlepas dari hak masyarakat setempat atau dampak lingkungan “, Dia berkata Juliana Nonogo-Mevanu, Peneliti Senior di Divisi Hak Perempuan di Human Rights Watch dan penulis laporan. ” Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang yang melindungi hak atas tanah penduduk dan undang-undang lingkungan, terutama yang berkaitan dengan krisis iklim. »

Human Rights Watch mewawancarai lebih dari 90 warga dari tiga komunitas lokal, yaitu Cheruvath Dua, Mengkaleng Jambu, dan Olak-Olak. Human Rights Watch B.D. Sindong Raya dan B.D. Pejabat pemerintah Indonesia diberitahu tentang temuan laporan tersebut, tetapi tidak menanggapi.

READ  Lansia Indonesia enggan divaksinasi, SE Asia News & Top Stories

Pemerintah Indonesia belum cukup melindungi hak-hak masyarakat yang tinggal di dekat Beatlands, yang diubah menjadi lahan yang ditujukan untuk pertanian komersial. Human Rights Watch mengatakan pemerintah mengizinkan penghancuran skala besar dari salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. The Beatlands di Indonesia menyimpan sekitar 80 miliar ton karbon, atau sekitar 5 persen dari karbon dunia yang tersimpan di dalam tanah.

Indonesia, produsen minyak sawit terbesar di dunia, telah membuka sebagian besar hutan alamnya, termasuk lahan bit, untuk membuka jalan bagi perkebunan kelapa sawit. Hal ini secara dramatis meningkatkan emisi gas rumah kaca Indonesia.

Sebaliknya, Human Rights Watch mengatakan pemerintah Indonesia harus melindungi hak atas tanah masyarakat pedesaan. Pemerintah harus menyelidiki kegiatan perusahaan kelapa sawit dan membiarkan mereka yang tidak menghormati undang-undang yang terkait dengan pengadaan tanah dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk merusak mata pencaharian masyarakat lokal.

Buletin Lengkap dalam Bahasa Inggris: Online Sini.

——————-

Selim Yazici

"Internetaholic yang tak tersembuhkan. Spesialis bir pemenang penghargaan. Pakar perjalanan. Analis tipikal."

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Read also x