Connect with us

Organisasi

FPSH HAM Ajak Pemerintah D.I. Yogyakarta Dukung Program Pembinaan Sadar Hukum

Published

on

Tim Satgas FPSH HAM Jawa Barat saat foto bersama dengan Staf Ahli Gubernur D.I. Yogyakarta Umar Priyono, Rabu (7/8/2019).

YOGYAKARTA, EKSKUL NEWS – Dalam rangka melebarkan sayap dan mensosialisasikan pembinaan sadar hukum dan HAM di Jawa Barat, Tim Satgas Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Jawa Barat beraudiensi sekaligus berdiskusi bersama pemerintah D.I. Yogyakarta di Gedung Unit IX, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (7/8/2019).

Pada kesempatan ini, Tim Satgas disambut hangat oleh Staf Ahli Gubernur D.I. Yogyakarta Umar Priyono saat mewakili Gubernur D.I. Yogyakarta dalam menerima kunjungan FPSH HAM Jawa Barat.

Menurut Umar, komitmen pelajar dalam mematuhi aturan hukum sejak dini harus diwujudkan lewat sikap, dan dikembangkan menjadi kebiasaan. Usai menjadi kebiasaan, perlu pula dikapitalisasi menjadi karakter, sampai bertranformasi menjadi tindakan nyata.

“Langkah awal untuk semua cita-cita tersebut adalah dengan mempelajari dan memahami dengan baik aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sadar hukum dan HAM merupakan persoalan yang menjadi warna khusus yang sifatnya bukan hanya regional, tetapi juga internasional,” ungkapnya.

Lanjut Umar, Hukum dan HAM yang berlangsung di Indonesia, sebagaimana yang dikatakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Indonesia itu berbudaya, hukum juga ada kaitan dengan budaya, karena hukum tanpa budaya tidak akan ada hasilnya.

“Negara hukum itu mempunyai empat ciri. Pertama pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku. Kedua, masyarakat dapat naik banding di pengadilan terhadap keputusan pemerintah dan hakim. Ketiga, hukum sendiri adalah adil dan menjamin hak-hak asasi manusia. Keempat, kekuasaan hakim independen/terlepas dari kemauan pemerintah,” terang Umar.

Umar memberikan salah satu pendapat dari Artidjo Alkostar bahwa apabila penegakan hukum di suatu negara tidak bisa diciptakan, maka kewibawaan negara tersebut akan runtuh.

Sementara itu, Pengarah FPSH HAM, Hasbullah Fudail mengatakan, tujuan kunjungan ini adalah melakukan pembinaan untuk generasi muda, khususnya pelajar. Yogyakarta sebagai kota pelajar dinilai menjadi daerah yang bisa untuk diajak berkolaborasi.

“Pembinaan kesadaran hukum ini ingin go international. Kita ingin mendapat dukungan dari Pemda DIY. Pembinaan sadar hukum tentu menjadi suatu gerakan nasional dengan melibatkan beberapa kepentingan. Tentunya kita butuh dukungan untuk bersinergi mengembangkan konsep ini,” paparnya.

Forum Sadar Hukum dan HAM merupakan satu modal sosial dan intelektual untuk menyadarkan dan menciptakan hukum di Indonesia yang ber-Pancasila, berbhinneka tunggal ika dan yang berkesatuan dan berdaulat.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini semakin meyakinkan pemerintah pusat khususnya melalui kemenkumham RI untuk segera menerbitkan permen pembinaan kesadaran hukum dan ham di kalangan pelajar,” pungkas Nandi, ketua FPSH HAM Jawa Barat.

Laporan : MHT

1,341 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bagikan :

Tren