Connect with us

Organisasi

Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Barat Buka Rapat Kerja Utama FPSH-HAM Jawa Barat

Published

on

BANDUNG, EKSKUL NEWS – Forum Pelajar Sadar Hukum – Hak Asasi Manusia (FPSH-HAM) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Utama (Rakertama) dengan tema Membangun Kolaborasi Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat dalam rangka Jawa Barat sebagai Penyelenggara Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia 10 Desember 2019. Rakertama ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 28-29 Juni 2019 di aula Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Jalan Jakarta No.27, Bandung, Jum’at (28/6).

Dalam pembukaan, hadir kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani, tim pembinaan kesadaran hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, pengurus FPSH-HAM Jawa Barat, korwil FPSH-HAM masing-masing kabupaten/kota, ketua FPSH HAM kabupaten/kota, dan undangan partisipan.

Rangkaian kegiatan dikemas dengan baik dan membuat peserta Rakertama semangat dalam mengikutinya. Di awal pembukaan ditayangkan video perjuangan FPSH-HAM Jawa Barat yang ditutup dengan video ajakan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk bergabung di FPSH-HAM Jawa Barat. Setelah penayangan video, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, tari jaipong, pembacaan puisi, sambutan-sambutan, dan penyampaian materi dari 7 instansi sebagai tim pembinaan kesadaran hukum dan HAM. Kemudian, malam hingga pagi dilanjutkan dengan pembahasan organisasi seperti pedoman organisasi, atribut, seragam, dan lain-lain.

Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani membuka secara resmi Rakertama FPSH-HAM Jawa Barat. Dalam sambutannya, Eni merasa bersyukur dan bangga karena telah hadir pelopor yang menggagas FPSH-HAM.

“Dalam kesempatan ini saya apresiasi forum ini dan saya akan menyumbang anggaran sebesar Rp. 10.000.000,” kata Eni.

Lanjut Eni, ia menerangkan bahwa pemerintah provinsi hadir untuk FPSH-HAM dan akan mendukung program-program positif masyarakat Jawa Barat.

“Saya akan sampaikan apa yang terjadi hari ini kepada pa gubernur dan sekda,” tambahnya pada Jum’at (28/6).

Sementara itu, menurut Hasbullah Fudail salah satu tim pembinaan kesadaran hukum dan HAM dari instansi kanwil Kemenkumham Jabar menjelaskan, FPSH-HAM Jawa Barat memiliki program jangka panjang dan pendek. Rakertama ini bagian mekanisme dari organisasi untuk keberlanjutan program.

Dalam sambutannya, Hasbullah juga menerangkan bahwa perjuangannya bersama pengurus FPSH-HAM selama 7 tahun terbalas dengan SK Gubernur Jawa Barat.

“Anak-anak FPSH-HAM datang ingin sebuah perubahan. Alhamdulillah apa yang kita tanam sekarang sudah mulai tumbuh berkembang. FPSH-HAM juga sekarang sedang menuju nasional. Kami tim pembina sudah mengirim surat ke Kemenkumham RI dan kami berharap sebelum tanggal 10 Desember sudah turun peraturan menteri (permen) yang bisa diadopsi di seluruh kanwil kemenkumham di seluruh Indonesia sehingga FPSH-HAM bisa ada di tingkat nasional begitupun dengan provinsi atau kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” terangnya.

Hasbullah juga menyinggung kesadaran hukum di Indonesia. Ia mengatakan bahwa orang yang melukukan korupsi ataupun melanggar hukum yang paling tinggi adalah orang-orang berpendidikan.

“Orang secara akademik seperti Dr. atau Profesor dan secara jabatan seperti DPR, menteri, bupati, dan lain-lain masih melanggar hukum. Berarti orang pendidikan saja masih kurang kesadaran hukumnya. Oleh karena itu, kita ingin kesadaran hukum ini menjadi kebiasaan sehari-hari dan dipraktikkan langsung, bukan hanya sekedar teori,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia bersama tim ingin siswa/siswi menjadi Duta Hukum-HAM untuk menyampaikan nilai-nilai kesadaran hukum dan HAM di sekolah.

“Nanti saat MPLS akan ada materi tentang Kadarkum. FPSH-HAM dan Duta Hukum-HAM ikut terlibat di dalamnya. Minimal mendampingi atau kalau memungkinkan menjadi pembicara,” tambahnya.

Kemudian, menurut ketua FPSH-HAM Jawa Barat Nandi mengatakan, Rakertama ini selain program kerja, juga bagian dari membentuk, mengevaluasi kegiatan selama 6 bulan dari SK Gubernur Jawa Barat.

“Dan Rakertama ini menjadi bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan ke depan, seperti halnya program kerja, pedoman organisasi, atribut, seragam, dan sebagainya. Selain itu, Rakertama ini adalah forum di mana dalam satu tahun minimal dilaksanakan satu kali dan paling banyak dua kali. Forum ini menjadi pertemuan akbar bagi pengurus, korwil, dan perwakilan kabupaten/kota di Jawa Barat,” kata Nandi usai kegiatan, Sabtu (29/6).

Lanjut Nandi, setelah melaksanakan Rakertama ia merasa optimis. Dengan semangat kebersamaan, Jawa Barat akan menjadi tolak ukur nasional dan ada output yang didapatkan. Ia merasa seperti ada yang berbeda dalam Rakertama ini dengan kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakannya.

“Ini adalah kegiatan yang lebih mantap, lebih terencana, lebih presentatif. Mudah-mudahan bukan hanya ruh dan jiwanya saja yang ada di sini, tapi ada perkembangan untuk kabupaten/kotanya dalam membentuk FPSH-HAM ini.

Nandi berharap, melalui Rakertama ini mudah-mudahan terdapat pesan kesan yang disampaikan nanti melalui laporan ke pemerintah provinsi Jawa Barat agar syiar kesadaran hukum dan HAM ini bisa menjadi yang terbaik dan khususnya Jawa Barat yang pertama.

“Dengan Rakertama ini mari sama-sama bangun kolaborasi, karena melalui kolaborasi antara pemrintah dan pelajar seperti FPSH-HAM dapat membangun suatu daerah, seperti membangun Jawa Barat yang Juara,” pungkasnya.

Laporan : MHT

1,786 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bagikan :
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + fourteen =

Tren