Connect with us

Sekolahku

Pungli Berkedok Sumbangan Di SMP 2 Negri Cibeber

Pungli Berkedok Sumbangan Di SMP 2 Negri Cibeber

1,343 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini

Bagikan :

Published

on

Pungli Berkedok Sumbangan Di SMP 2 Negri Cibeber

 

Lebak, – Ekskul News Diduga adanya pungutan liar (Pungli) berkedok sumbangan terhadap orang tua siswa/siswi SMP 2 Negri Cibeber, Desa Wanasari Kecamatan Cibeber, kebupaten Lebak, provinsi Banten.
Pasalnya komite sekolah beserta pihak sekolah mengadakan pungli berbentuk sumbangan sukarela, dengan memberikan kwitansi sesuai nominal yang dicantumkan pihak sekolah Seharusnya sumbangan sukarela tidak menentukan nominal.

Dalam pelaturan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 ditegaskan pihak sekolah/komite tidak diperbolehkan melakukan pungutan ataupun penggalangan dana berupa sumbangan kepada orangtua siswa yang tidak mampu.

Pada saat Kepala Sekolah SMP 2,Ujang dan Komite Kondi, dikonfirmasi,
“Dirinya membenarkan adanya sumbangan, dirinya pun meng-klaim bahwa sumbangan tersebut sesuai peraturan dan tidak menyalahi aturan.” Sabtu, (9/3/19).

Menurutnya, semua itu sudah kesepakat semua pihak, tidak ada yang merasa keberatan. “kami sengaja memberikan kwitansi untuk tanda bukti pembayaran, kalau masalah nominal dan waktu sudah ditentukan, bila mana belum bisa melunasi terpaksa kami tegur supaya segera membayarnya karena itu semua untuk keperluan sekolah dan demi kemajuan sekolah.” Pungkasnya.

Ditempat terpisah, Suhendi LSM Benteng Aliansi Rakyat (Bentar) menyayangkan tindakan komite dan pihak sekolah yang sudah menyalahi aturan pemerintah, “dalam pelaturan permendikbud sudah tercantum Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Disitu sudah jelas bahwa komite maupun pihak sekolah dilarang keras untuk memungut iuran kepada anak didik, orangtua didik/siswa.
Pada pasal 12 poin (b), komite sekolah, baik perorangan maupun kolektif dilarang melakulan pungutan dari peserta didik ataupun orang tua didik.” Jelasnya

Disitu sudah terlihat jelas kekeliruannya, “ketika komite membahas dan menyepakati jumlah uang yang harus dipungut kepada orangtua siswa.
Saya berharap kepada dinas pendidikan, inspektorat, BPK, dan pemerintah kebupaten maupun provinsi agar mengambil tindakan atau mengaudit sekolah yang diduga nakal.” pungkasnya

Laporan : Somantri

1,344 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Bagikan :
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

one × five =

Tren