Connect with us

Organisasi

MKKS SMK siap Bekerjasama dengan KCD Pendidikan Wilayah 1 Prov Jabar

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Asep Sudasono, S.Pd, MM dalam sambutannya memberikan penjelasan terkait tupoksinya mengepalai Cabang Dinas Pendidikan Prov Jabar. Menurutnya KCD merupakan perubahan atas dibentuknya Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah (BPPPW).

3,061 kali dilihat, 14 kali dilihat hari ini

Bagikan :

Published

on

EKSKUL NEWS – Dalam rangka mengimplementasikan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggung jawab pendidikan setingkat SD/SMP berada dalam lingkup pemerintah kabupaten-kota sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah melantik Pejabat Dinas Pendidikan (19/02) untuk ditugaskan diketiga belas wilayah sebagai Kepala Cabang Dinas (KCD).

Usai pelantikan, sejumlah KCD, Kasubag TU, Kasi Pelayanan dan Kasi Pengawasan melakukan rangkaian sisoialisasi tentang tugas dan pungsi KCD di wilayahnya masing-masing.

Seperti yang dilaksanakan oleh KCD wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Dimana Cabang Dinas bertugas untuk memimpin dan menjadi kepanjangan tangan Dinas Prov Jabar meliputi SMA, SMK dan SLB.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di SMK Amaliyah Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Tampak hadir jajaran pengurus kelompok kerja kepala sekolah (MKKS) SMK serta seluruh kepala sekolah SMK se-Kabupaten Bogor. Jum’at, 24/02.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Asep Sudasono, S.Pd, MM dalam sambutannya memberikan penjelasan terkait tupoksinya mengepalai Cabang Dinas Pendidikan Prov Jabar. Menurutnya KCD merupakan perubahan atas dibentuknya Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah (BPPPW). BPPPW bertugs dan berfungsi sebagai menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan pengawasan pendidikan. Yang meliputi; pelayanan pendidikan dan pengawasan pendidikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai pelayanan dan pengawasan pendidikan wilayah.

Dikatakan Asep, bahwa perubahan tersebut telah memberikan kewenangan terhadap KCD untuk melakukan proses registrasi dan administrasi satuan pendidikan. “usai diputuskannya atas kewenangan Cabang Dinas, maka kedepan hal-hal teknis seperti kenaikan pangkat, gaji berkala dan sarana prasana, ijin memimpin, ijin prinsip serta ijin operasional mulai 15 februari lalu kewenangannya dilimpahkan kepada Kantor Cabang Dinas,” jelasnya

Dengan adanya kewenangan KCD disambut baik oleh Budi Antoro selaku ketua MKKS SMK, menurutnya hal-hal yang berkaitan dengan yang disampaikan KCD sangat membantu pihak sekolah. “apa yang disampaikan oleh KCD tentunya akan kami laksanakan, terkait pelimpahan kewenangan tentunya akan sangat membantu para kepala sekolah SMK,” ungkapnya.

Masih menurut Budi, “kebijakan dan program yang disampaikan oleh KCD, kami selaku MKKS tentu akan terus bergandengan untuk memperbaiki komunikasi yang lebuh baik, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diseluruh SMK se Kabupaten Bogor dapat dilaksanakan dengan baik.” Pungkasnya.

 

Laporan : TAUFIK. H/YAS

3,062 kali dilihat, 15 kali dilihat hari ini

Bagikan :
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

six + eighteen =

Tren